Analisis Kebijakan dan Pembinaan Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat

Oleh: Desyandri

A.  Pendahuluan

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). Hal ini dilakukan agar dapat mengarungi kehidupan yang serba canggih dan dapat mengikuti kuatnya pengaruh globalisasi yang merambah seluruh bidang kehidupan.

Dan oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu investasi masa depan adalah suatu usaha yang sangat memegang perenan penting. Pendidikan akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas dan dapat memanfaatkan dan menykapi seluruh kesempatan dalam memenuhi dan memperjuangkan kehidupan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan akan menjadi budak globalisasi, yang mengombang-ambingkan kehidupannya dalam ketidakmampuan baik secara moril dan materil.

Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tesebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak menyenyam pendidikan ataupun sudah dapat mengenyam akan tetapi putus di tengah jalan. Anak putus sekolah dapat saja berasa dari anak-anak yang cerdas, bahkan sebaliknya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Anak putus sekolah tersebut jika dibiarkan akan dekat dengan kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan yang akan menambah beban negara.

Dampak kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan tersebut terjadi karena daya nalar, mental, kreativitas, dan pola pikir orang yang tidak perpendidikan sangatlah berbeda dengan orang yang berpendidikan. Jangankan untuk mencari atau melamar pekerjaan untuk membaca dan menulis saja mereka kesulitan. Dan dari sisi mental mereka yang tidak mengenyam pendidikan akan merasa malu dan minder untuk berkompetisi dengan orang yang mengenyam pendidikan. Pada akhirnya mereka akan tersisih karena ketrbatasan mereka tersebut. Jadi secara garis besar pendidikan itu sangat penting untuk menunjang karir dan cita-cita di masa depan. Selain itu juga dapat merubah pola atau karakter hidup didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah dan masyarakat guna memajukan peradaban dan tingkat kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia mendorong timbulnya berbagai permasalahan sosial yang kian hari semakin meresahkan dan berdampak secara global terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

Salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah tingginya angka putus sekolah anak usia produktif (usia sekolah). Selain tingginya angka putus sekolah, rendahnya minat anak bahkan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dirasakan masih sangat kurang. Adapun satu hal pokok di atas dapat menjadi satu alasan betapa rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia yang memang bila ditelaah lebih mendalam bukan hanya pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat dan tentunya para orang tua harus memahami benar betapa pentingnya pendidikan untuk bekal hidup maupun sebagai anggota dalam sistem tatanan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tehnologi seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya”.

Kelangsungan hidup bangsa kedepan berada ditangan anak-anak dimasa sekarang. Jika menginginkan kesenangan dimasa yang akan datang maka anak juga memperoleh haknya dimasa sekarang. Misalnya tempat bermain, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa. Disamping itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan agar supaya hak-haknya tidak terabaikan. Pada kenyataan dimasyarakat tidak semua kebutuhan untuk anak terpenuhi. Salah satunya dibidang pendidikan. Didalam pendidikan Terdapat banyak anak putus sekolah (formal). Keadaan lingkungan yang kurang mendukung, ekonomi, geografi, sosial ekonomi menjadi faktor penyebab anak putus sekolah. Putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan.

Tetapi disisi lain ada sebagian anak yang tidak dapat berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara layak, baik dari strata tingkat dasar sampai jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga ada sebagian anak yang sudah dapat mengenyam pendidikan namun pada akhinya terputus di tangah jalan. Permasalahan ini menjadi tanggungjawab kita semua, apalagi institusi terkait dalam program pemberdayaan dan tindak lanjut terhadap anak-anak yang putus sekolah.

Jika diperhatikan dan diamati permasalahan tersebut, mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat melanjutkan pendidikan atau anak yang putus sekolah seperti diantaranya kesulitan ekenomi keluarga, keadaan rumah tangga yang tidak berjalan baik, keadaan geografis, kondisi sekolah yang kurang menyenangkan, permasalahan lingkungan yang mendorong anak untuk tidak bersemangat dalam mengikuti pendidikan, dan kurangnya dorongan yang terdapat pada diri anak untuk bersekolah, dan faktor yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menelurkan kebijakan yang terkait dengan permasalahan yang ada di depan mata. Baik pemerintah, maupun dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat, yang dalam pembuatan kebijakan, pembuatan program dan pengelolaan pendidikannya masih belum menunjukkan kualitas yang membanggakan, terkadang tidak melakukan pendekatan terhadap solusi pemecahan masalah yang lebih tepat. Dan juga terhadap masalah pemberian dana bantuan atau beasiswa maupun pemberian bantuan lain terhadap pendidikan untuk anak-anak putus sekolah, serta hal-hal lain yang ikut berpengaruh, seperti penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan di daerah terpencil atau daerah tertinggal belum terlaksana dengan tepat sasaran dan belum tersedia dengan baik.

Hal ini memang terdengar sedikit miris. Ditambah lagi saat ini pendidikan yang sudah didesentralisasikan. Dengan arti kata Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dan sudah memiliki wewenang dan tanggungjawab baik dalam segi jalannya roda pemerintahan, maupun dukungan alokasi dana yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tentang anak yang putus sekolah.

Berikut ini akan dilakukan analisis kebijakan pemerintah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat tentang pembinaan anak-anak yang putus sekolah di zaman desentralisasi pendidikan yang terjadi pada tahun 2008-2009. Tulisan ini akan memberikan alternatif solusi dan rekomendasi pemecahan masalah yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

B.  Pembahasan

1.    Sistem Desentralisasi Pendidikan

Sistem pendidikan saat ini sudah terdesentralisasi. Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan adanya desentralisasi pendidikan, maka segala hal yang berhubungan dengan manajemen pendidikan dapat dikelola dan dilaksanakan oleh tingkat daerah sampai kepada masyarakat. Bila dirinci, kewenangan di bidang pendidikan ini dapat mencakup mulai dari kewenangan merumuskan atau membuat kebijakan nasional di bidang pendidikan, melaksanakan kebijaksanaan nasional, dan mengevaluasi atau memonitor kebijaksanaan nasional tersebut. Meski begitu, tidak seluruh kewenangan tersebut dapat didesentralisasikan. Kewenangan perumusan atau pembuatan kebijaksanaan nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, taksonomi ilmu yang dikembangkan dan diajarkan dalam jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, persyaratan tentang guru pendidik di setiap jenjang pendidikan, dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang dipandang lebih efektif, efisien, dan tepat jika tidak didesentralisasikan barangkali masih dilakukan dan diperlukan sentralisasi. Sedangkan kewenangan implementasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Dalam hal-hal tertentu yang spesifikasinya memerlukan penanganan khusus, pemerintah pusat masih berwenang melaksanakan sendiri. Demikian pula hal-hal yang bertalian dengan evaluasi kebijaksanaan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat dan bisa pula diserahkan atau didesentralisasikan ke unit bawah, di daerah atau kepada masyarakat. Demikian juga kewenangan pembuatan kebijaksanaan dan yang berdimensi daerah atau lokal serta pelaksanaan dan evaluasinya tidak perlu lagi diintervensi dan dilakukan pusat, melainkan bisa secara didesentralisasikan.

Desentralisasi pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputus dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah atau pemerintah daerah, atau masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bisa memberdayakan peran unit di bawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah.

Secara konseptual, terdapat 2 (dua) jenis desentralisasi pendidikan: (1) desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik); (2) desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

            Dapat diartikan bahwa program desentralisasi pendidikan dengan kewenangan dan sumber dana finansial yang lebih besar merupakan jalan terang bagi pemerintahan kabupaten dan kota dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, baik itu dalam pemerintahan, maupun dalam bindang pendidikan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan dapat membuat program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Sehingga tidak ada lagi ungkapan yang menyatakan bahwa pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berada di pusat (ibu kota negera).

2.    Perolehan dan Hak terhadap Pendidikan

Manusia pada hakekatnya adalah makluk yang dapat dididik. Disamping itu menurut lengeveld manusia itu adalah animal educandum artinya manusia itu pada hakekatnya adalah makluk yang harus dididik, dan educandus artinya manusia adalah makluk yang bukan hanya harus dididik dan dapat dididik tetapi juga dapat mendidik. Dari kedua istilah tersebut dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan keharusan mutlak pada manusia atau pendidikan itu merupakan gejala yang layak dan sepatutnya ada pada manusia. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengertian tersebut, pendidikan merupakan upaya yang terorganisir. memiliki makna bahwa pendidikan dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas. ada tahapannya dan ada komitmen bersama didalam proses pendidikan itu. Berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu proses perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Berlangsung kontinyu artinya pendidikan itu terus menerus sepanjang hayat. Selama manusia hidup proses pendidikan itu akan tetap dibutuhkan.

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan. Pendidikan itu tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya tanggung jawab sekolah. Konsekuensinya semua warga negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan pendidikan. Sehingga ketika ada anggota masyarakat yang tidak bisa sekolah hanya karena tidak punya uang, maka masyarakat yang kaya atau tergolong sejahtera memiliki kewajiban moral untuk menjadi orang tua asuh bagi kelangsungan sekolah anak yang putus sekolah yang jumlahnya sangat signifikan. Dengan adanya pendidikan maka Sumber daya manusia di negara ini semakin meningkat.

Secara nasional, tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar Pemeratan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara.

3.    Demografi dan Jumlah Penduduk Kab. Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota dibagi atas 13 kecamatan yang terdiri dari 79 nagari dan 401 jorong. Dari 13 kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah nagari terbanyak yaitu 11 nagari dan 43 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunung Omeh hanya dengan 3 nagari dan 17 jorong. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2008 tercatat sebanyak 336.067 jiwa, dengan rincian 165.616 jiwa penduduk laki-laki dan 170.451 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebasar 97,16. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 336.067 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 4.254 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi rata-ratanya adalah Kecamatan Guguak dengan jumlah 6.765 jiwa per nagari.

Kemudian kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2009 mencapai 100 jiwa per km2 dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luak dengan tingkat kepadatan sebesar 386 jiwa per km2, dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 37 jiwa per km2. Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2009 tercatat sebesar 87.160. Maka kepadatan penduduk per rumah tangga pada tahun 2009 tercatat sebasar 4 jiwa per rumah tangga.

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di dominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 36.837 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 60 s/d 64 tahun yaitu sebesar 12.469 jiwa. Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Pada tahun 2009 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 172.145 jiwa dengan rincian 161.663 jiwa bekerja dan sebesar 9.555 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2009 sebesar 66.327 jiwa dengan rincian sebanyak 19.919 jiwa sedang bersekolah, 33.716 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 12.692 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

            Melihat jumlah penduduk dan pertambahan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota, mengisyaratkan dapat menjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan dan memberikan input kepada pemerintah dan dinas pendidikan terkait untuk dapat menyikapi dan mengelola sumber daya manusia yang tidak saja berada di pusat pemerintahan, bahkan juga berada di daerah-daerah terpencil dengan segudang permasalahan mereka, diantaranya anak-anak putus sekolah.

            Berikut ini akan digambarkan data-data tentang anak yang tidak sekolah dan anak-anak yang putus sekolah. Data ini diambil yang penting-penting saja terkait dengan analisis yang akan dilakukan. Dan bahkan juga memasukkan data dari secara umum yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat. Tetapi hal ini di dilakukan tanpa mengurangi maksud dan tujuan dalam proses analisis.

Tabel 1.

Penduduk Usia Sekolah (0-12)

Jumlah Total Menurut Kecamatan Tahun 2009

Tahun

Usia Dini (0-4 Tahun)

Pra Sekolah (5-6 Tahun)

Usia SD (7-12 Tahun)

2009 36,837 12,696 39,495

Sumber : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Source : BPS – Statistic Center Board of Lima Puluh Kota

Tabel 2.

Penduduk Usia Sekolah (13-24)

Jumlah Total Menurut Kecamatan Tahun 2009

Tahun

Usia SLTP (13-15 Tahun)

Usia SLTA (16-18 Tahun)

Usia PT (19-24 Tahun)

2009 17,381 15,577 24,712

Sumber : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Source : BPS – Statistic Center Board of Lima Puluh Kota

Tabel 3.

Anak Umur 7-12 Tahun yang Putus Sekolah

Jumlah Total Menurut Jenis Kelamin

Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

2009 772 354 1,126

Sumber : BPPKB Kab. Lima Puluh Kota

Source : BPPKB of Lima Puluh Kota

Berasarkan data yang diapaparkan tersebut (tabel 1-3) dapat dilihat bahwa angka anak-anak yang tidak sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat cukup tinggi. Dan sini perlu penanganan dan pembuatan kebijakan yang serius untuk memberikan kesempatan merata kepada mereka dalam mengenyam pendidikan.

Tabel 4.

Persentase Siswa Putus Sekolah Propinsi Sumatera Barat

Tahun Pelajaran 2005/2006 -2007/2008

Jumlah Total Seluruh Kabupaten

No Satuan/Jenjang

PendidikanProsentase Putus Sekolah2005/20062006/20072007/20081SD0.51 %0.32 %0.26 %2SMP1.49 %1.43 %0.92 %3SMA1.43 %1.26 %0.99 %4SMK2.52 %2.41 %1.68 %

Dari jumlah prosentase data anak-anak putus sekolah yang terdata di Sumatera barat, memang terlihat menurun, dan itu sudah menggambarkan peningkatan terhadap anak-anak putus sekolah untuk dapat melanjutkan kembali persekolah mereka. Tapi permasalahan tidak berakhir di situ saja, karena angka prosentase 0,26 tersebut mungkin kecil tapi jika dijadikan dalam bentuk data real akan terlihat besar. Untuk itu perlu menganalisis kebijakan-kebijakan untuk menciptakan program-program yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Selain data-data yang dipaparkan juga dilakukan kros cek dengan pemberitaan surat kabar. Menurut pemberitaan surat kabat Padang Ekspress, pada hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2009 terdapat sebanyak 7.682 siswa di Sumbar mulai dari SD sampai SLTA tahun ajaran 2007/2008 mengalami putus sekolah. Identifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, penyebab utama anak putus sekolah karena faktor ekonomi.

Beberapa daerah yang menjadi penyumbang angka putus sekolah tertinggi di antaranya Pasaman Barat (Pasbar) untuk tingkat pendidikan MA dan MTs, Pesisir Selatan untuk tingkat pendidikan SMP, Agam untuk tingkat pendidikan SMA, Padang untuk tingkat pendidikan SMK. Siswa yang putus sekolah sebagian besar mereka yang lagi duduk dikelas III.

4.        Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dipakai sebagai istilah yang diterjemahkan dari kata “policy”. Policy sendiri secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata “policy” dalam bahasa Yunani adalah “polis” berarti negara kota, sedang bahasa Sansekerta “pur” berarti kota. Kata ini berkembang dalam bahasa Latin “politic” yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris Pertengahan kata “policie” menunjuk kepada perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Asal kata “policy” sama dengan asal kata dua kata latin yaitu “polis” dan “politic”. Kelihatannya hal terakhir ini dapat memberikan penjelasan mengapa dalam bahasa modern, seperti Jerman dan Rusia hanya mempunyai satu kata (politik, politikal) yang keduanya menunjuk kepada kebijakan dan politik.

Ilmu kebijakan (policy science) seperti dikatakan oleh Lasswell (Dunn, 1981) tidak hanya semata-mata ilmu, tetapi juga secara fundamental berorientasi praktis. Tujuan ilmu kebijakan bukan hanya membantu membuat keputusan yang efisien, tetapi juga menyumbang perbaikan praktek demokrasi, yang pada gilirannya nanti akan membantu merealisasikan sepenuhnya harga diri manusia (human dignity). Dalam hubungan ini ilmu dipakai sebagai alat kemajuan manusia sekaligus juga mempunyai komitmen terhadap nilai yang diyakini manusia itu sendiri. Horkheimer (Dunn, 1981) menyatakan bahwa tujuan policy science sebagai berikut: “was not merely to predict through scientific research what must happen, but to contribute to the establishment of conditions for the gratification of human existence

Kebijakan harus dapat membantu merealisasikan kebutuhan manusia, yang antara lain meliputi: (a) kekuasaan (power) yaitu keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, (b) pencerahan dari kebodohan (enlightenment) yaitu pemahaman, pengetahuan informasi, (c) kekayaan (wealth) yaitu penghasilan dan hak milik, (d) kesejahteraan (well-being) yaitu kesehatan, rasa aman, kenyamanan dan keselamatan, (e) keterampilan (skill) yaitu kemahiran dalam melaksanakan tugas, (f) perasaan kasih sayang (affection) yaitu cinta, persahabatan, kesetiaan dan solidaritas, (g) penghargaan (respect) yaitu kehormatan, status, reputasi dan nondiskrimasi, (h) kejujuran (rectitude) yaitu kecocokan dengan standar etik dan keagamaan. Dalam menetapkan kebijakan perlu diperhatikan bahwa kebijakan itu menjangkau masa depan. Oleh karena itu pelaku kebijakan seringkali belum ada pada saat kebijakan ditetapkan. Hal ini menyebabkan kemungkinan tidak tepatnya kebijakan itu sendiri, karena antisipasi yang belum jelas tentang pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkungannya.

Kebijakan merupakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan program. Kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Cara memandang masalah kebijakan bersifat komprehensif, artinya bagian-bagian dilihat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Kekomprehensifan kebijakan itu dimanifestasikan dalam pertanyaan berikut. (Brewer dan de Leon, 1993):

  • Tujuan dan tata nilai yang bagaimanakah yang akan dicapai dan siapa yang akan mencapai tujuan itu?
  • Kecenderungan apakah yang mempengaruhi pencapaian tata nilai itu? Dimanakah kemungkinan mulai timbulnya masalah?
  • Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masalah tersebut timbul? Bagaimanakah faktor tersebut mempengaruhi dan mendorong terjadinya masalah tersebut?
  • Kemanakah arah atau perkembangan yang kelihatannya akan terjadi di masa depan, terutama apabila tidak dilakukan intervensi?
  • Intervensi apa yang dapat dilakukan untuk mengubah arah agar tujuan tercapai seperti yang diharapkan dan untuk siapa intevensi itu dilakukan?

Pertanyaan kebijakan semacam itu merupakan pertanyaan yang dipakai untuk menganalisis konteks, selain untuk pedoman melaksanakan program. Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan masalah, serta hubungan antara kejadian masa lampau, sekarang dan yang akan datang.

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya analisis kebijakan dalam bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner ini merupakan ciri analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan merupakan usaha untuk menghasilkan dan mengolah informasi (yang relevan) dengan menggunakan ilmu sosial terapan. Untuk memecahkan masalah pendidikan dalam situasi politik tertentu ini dilakukan dengan metode inquiri (methods of inquiry) dan argumen ganda. Oleh karena itu analisis kebijakan pendidikan adalah usaha dengan ciri yang disebutkan diatas yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa istilah kunci yang penting untuk dikaji lebih jauh, yaitu:

  • “Ilmu sosial terapan” adalah salah satu hasil nyata dari suatu misi ilmu pengetahuan yang terlahir dari gerakan yang disebut “profesionalisasi ilmu-ilmu sosial”. Gerakan ini ditujukan untuk menerapkan konsep-konsep dan teori dalam berbagai disiplin ilmu sosial untuk pemecahan masalah-masalah kebijakan publik.
  • “Menghasilkan dan mendayagunakan informasi” ialah suatu bagian dari kegiatan analisis kebijakan yaitu pengumpulan, pengolahan, dan pendayagunaan data agar menjadi masukan yang berguna bagi para pembuat keputusan. Namun, sebelum dilakukan pengolahan terhadap data dan fakta, diperlukan suatu cara atau prosedur yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data melalui suatu kegiatan pengembangan sistem informasi.
  • “Metode inquiri dan argumen berganda” ialah jenis-jenis metode dan teknik dalam analisis kebijakan yang cukup banyak tersedia mulai dari metode yang sifatnya deskriptif sampai dengan metode yang sifatnya preskriptif, dan dari metode yang kuantitatif sampai dengan yang kualitatif. Penggunaan metode dan teknik tersebut sangat bergantung kepada sifat isu kebijakan yang sedang disoroti.
  • “Pengambilan keputusan yang bersifat politis” ialah suatu proses pendayagunaan informasi di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik itu sendiri bersifat politis karena proses ini pada dasarnya selalu dicirikan dengan terjadinya pertentangan antar berbagai kelompok politik yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda bahkan bertentangan satu sama lain. Dalam keadaan tersebut, informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan harus merupakan landasan yang netral, yang dapat dijadikan acuan bagi berbagai kepentingan sehingga suatu kebijakan publik dapat dihasilkan secara lebih objektif.

Pada bagian lain, Mochtar Buchori (1994:12 -13) melihat bahwa banyak tindakan pembanguan pendidikan yang diambil dan dilakukan belum berupa sebuah tindakan membangun yang sebenarn ya (genuine development act), tetapi masih berupa tindakan membangun semu (pseudo-development act) serta tindakan membangun hanya bersifat nominal (nominal development act) . Hal ini menurutnya, disebabkan belum adanya sikap dasar pembangunan yang benar di bidang pendidikan.

Bahkan ditambahkan oleh Silberman (O’Neil, 2001:8) bahwa gagalnya perbaikan dan praktek pendidikan selama ini lebih dikarenakan sikap dan tindakan ‘tanpa pikir’ para pelaku pendidikan di semua tingkat. Hal ini jelas mengindikasikan masih belum kokohnya dasar -dasar ideologis pendidikan di Indonesia. Aneka kebijakan yang mengarah kepada perbaikan pendidikan masih mendasarkan pada fondasi ideologis yang rapuh, atau dengan kata lain tidak jelas dasar-dasar ideologisnya.

Secara alamiah dalam setiap pengambilan kebijakan oleh para penentu kebijakan pada dasarnya didahului dengan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi yang ada sehingga diperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan. Upaya untuk memahami kondisi yang ada dalam segala aspeknya dengan memanfaatkan segala data dan informasi terkait, menggunakan pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan disebut penelitian atau analisis kebijakan.

Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orang tua maupun stakeholder lain di setiap tingkat pemerintahan. Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran yang lebih luas.

Pada tingkat kabupaten/kota, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana   strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan  kemudahan dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam upaya mencapai kemandirian (Renstra Depdiknas 2005/2009, hal. 29)

5.    Proses Analisis Kebijakan Anak Putus Sekolah

Menurut W.K. Kellogg Foundation (2004:1-2) yang mengemukakan bahwa, “Basically, a logic model is a systematic and visual way to present and share your understanding of the relationships among the resources you have to operate your program, the activities you plan, and the changes or results you hope to achieve. Pada dasarnya model logik merupakan cara yang sistematik dan visual dalam menghadirkan dan membagi pemahaman mengenai hubungan antara sumber data yang dimiliki untuk mengoperasikan program, kegiatan perencanaan, dan perubahan atau hasil yang akan dicapai.

Analisis kebijakan yang dilakukan terhadap anak putus sekolah dilakukan mengacu pada model logik yang ditwarkan oleh W.K. Kellogg Foundation, akan tetapi dibatasi pada bagian bagian “inputs, activities, and outputs” yang dapat dijadikan sebagai pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan pendidikan terkait dengan anak putus sekolah. Pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pembuatan kebijakan.

a.    Input (Permasalahan)

1)   Permasalahan Umum

Kebijakan pendidikan yang ditelurkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat selama ini belum dapat menyelesaikan beberapa permasalahan mendasar secara komprehensif, diantaranya masih banyaknya jumlah anak-anak putus sekolah.

Melihat pengimplementasian kebijakan pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat secara umum, dapat disenarai bahwa faktor penyebab utamanya adalah kurang matangnya perencanaan dalam pembuatan kebijakan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari masih kurang siapnya pemerintah dan dinas pendidikan dalam mengatasi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang muncul pada tatanan implementasi, dan ketanggapan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan dalam hal pelaksanaan kebijakan.

  • Kurangnya Perataan Pendidikan (Inequality Education)

Kebijakan pendidikan belum mewadahi hak semua orang untuk dapat mengeyam pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945. Masih banyaknya anak-anak usia produktif, dan masyarakat yang belum bersekolah, dan juga sebagian besar masih ada yang buta huruf, serta masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan terutama yang berada di daerah terisolir. Dan juga masih tingginya angka anak putus sekolah.

  • Kurangnya Pendekatan Budaya Lokal (Local Cultur Approach)

Pemerintah dan dinas terkait sepertinya tidak mempertimbangkan dan memperhatikan faktor-faktor kultural dalam pembuatan kebijakan terhadap pendidikan. Sehingga hal itu dapat menjadi faktor penyebab kurang berjalan lancarnya pengimplementasian setiap kebijakan. Terutama sekali dalam permasalahan komunikasi budaya antara pemerintah dan dinas pendidikan terkait dengan budaya masyarakat, yang akhirnya pemerintah kurang dapat memanfaatkan budaya atau kultur yang ada di masyarakat untuk membantu pelaksanaan program berdasarkan kebijakan yang dibuat.

  • Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat (community empowering).

Kemandirian dalam hal ini adalah permasalahan penyelenggaraan program pendidikan yang belum melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, para petinggi adat, dan cerdik pandai, serta oraganisasi-organiasi masyarakat yang ada. Kebijakan yang dilaksanakan semata-mata kebijakan publik (public policy) yang berasal dari pemerintah dan dinas pendidikan Kabupaten. Sehingganya masyarakat menjadi tidak peduli dengan semua kebijakan program pendidikan yang diluncurkan pemerintah dan  dinas pendidikan terkait.

  • Semakin Tingginya Biaya Pendidikan

Permasalahan biaya pendidikan merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks yang harus ditinjau dari beberapa aspek yang terkait dengan perlakuan standar biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarkat. Apalagi telah disinggung dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 yang menyatakan bahwa: Pemerintah melaksanakan pendidikan gratis. Hal ini bertolak belakang dengan pengimplementasiannya di lapangan. Masyarakat harus membayar mahal setiap anak mereka yang masuk ke jenjang pendidikan. Di samping itu pemerintah dan dinas terkait juga harus memperhatikan seberapa kemampuan dan tingkat perkapita masyarakat.

2)   Jumlah Anak Putus Sekolah

Berdasarkan jumlah anak putus sekolah yang terdapat di kabupaten Lima Puluh Kota dan propinsi Sumatera Barat menurut data statistik pada tahun 2009 yang diidentifikasi pada jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA terdeteksi untuk tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 1.126 orang dan pada tingkat Propinsi Sumatera Barat sebanyak 0.26% atau sebanyak 7.862 orang.

          Data tentang tingginya anak putus sekolah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal, yakni:

a)    Faktor Internal

  • Tidak ada motivasi diri

“Motivasi adalah daya dorong yang mengakibatkan seorang mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya”. Dari kutipan tersebut manusia memerlukan daya dorong agar tetap semangat dalam belajar. Berbeda dengan anak putus sekolah, motivasi justru rendah dan tidak ada dorongan dari luar maupun dari dalam diri sendiri untuk membangkitkan motivasinya.

  • Malas untuk pergi sekolah karena merasa minder

Sifat malas ini muncul karena perasaan minder yang diderita oleh si anak. Minder tidak bisa menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang lain dan minder karena ejekan.

  • Tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya Pada saat anak bersekolah akan selalu berinteraksi dengan siswa lain, menjalin komunikasi, berteman, bercanda bersama. Dalam cara komunikasi siswa memiliki ketrampilan yang bermacam-macam tergantung pada kecakapan berbicara pada lawan bicara. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi sosialisasi anak di dunia sekolah.

b)   Faktor Eksternal

  • Faktor Ekonomi Keluarga.

Kebiasaan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah menyuruh atau melibatkan anak laki-laki untuk bekerja dalam rangka menambah income keluarga. Pada sisi lain siswa laki-laki itu sudah bisa mencari uang dengan cara ngojek, stokar atau menbantu panen di ladang atau mencari ikan, lama kelamaan menjadi keenakan cari uang untuk membeli/ memenuhi kebutuhan sendiri, seperti untuk menbeli rokok. Hal ini menyebabkan kegiatan sekolah anak terabaikan dan lama-kelamaan anak merasa malas sekolah, dan akhirnya putus sekolah. Hal ini terjadi  karena anak laki-laki tersebut atau orang tuanya berfikir bahwa tujuan akhir sekolah adalah untuk bisa mencari uang/nafkah, dan tanpa tamat sekolah pun saat ini anak laki-laki mereka telah mampu mendapatkan uang.  Akhirnya mereka berfikir bahwa apa yang mereka lakukan merupakan jalan Pintas untuk mendewasakan anak laki-laki.

  • Faktor Geografis,

Kondisi geografis sekolah yang berada di tempat yang terisolir yang susah ditempuh anak. Jarak antara rumah tempat tinggal dengan sekolah yang cukup jauh, disamping kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, menyebabkan  anak sering terlambat, bolos dan malas masuk sekolah dan akhirnya menjadi putus sekolah Hal ini terutama pada daerah yang luas, dimana tempat tinggal penduduk tersebar pada berbagai pelosok.

  • Suasana Sekolah yang tidak nyaman dan tidak memberikan motivasi yang efektif kepada siswa yang mempunyai potensi untuk putus sekolah, sehingga siswa terdorong untuk meninggalkan bangku sekolah. Banyak kasus anak laki-laki putus sekolah yang disebabkan perlakuan guru terhadap siswa yang kurang baik. seperti menegur siswa yang nakal, suka bolos, tidak membuat tugas dan lain-lain, menyebabkan akhirnya siswa putus sekolah.
  • Orang tua. Banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan masa depan anak laki-lakinya, dan tidak memberikan motivasi yang optimal bagi kelanjutkan sekolah putra mereka sehingga anak putus sekolah.
  • Pengaruh lingkungan pergaulan. Ada juga siswa laki-laki yang putus sekolah karena ikut-ikutan dengan teman yang telah labih dahulu putus sekolah. Apa lagi bila melihat teman yang putus sekolah terlibat dalam suatu pekerjaan yang menghasilkan uang maka ia akan ikut teman tersebut.

b.   Activities (Pendekatan)

Dalam rangka merencanakan, melahirkan, dan menganalisis kebijakan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah dan dinas pendidikan terkait selama ini, serta melaksanakan amanat desentralisasi pendidikan untuk mengatasi permasalahan dalam meminimalkan angka anak putus sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa solusi pemecahan masalah, yang pada dasarnya merupakan masukan terhadap pembuatan kebijakan atau dengan kata lain menawarkan kebijakan yang berasal dari bawah (bottom-up policy).

Secara umum analisis permasalahan kebijakan pendidikan terhadap anak putus sekolah yang ditawarkan adalah pada posisi perencanaan mengacu pada model logik yang ditawarkan oleh W.K. Kellogg Foundation (2004) dan dibatasi pada unsur perencanaan (Planned Work; input, activitas) dengan menggunakan pendekatan kultur dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan dapat menelurkan hasil (output) kebijakan yang optimal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan umum tentang kurang optimalnya implementasi kebijakan pendidikan oleh pemerintah dan dinasi terkait yang ditandai dengan tingginya anak putus sekolah, maka ditawarkan beberapa pendekatan, yakni; (1) pendekatan

1)      Pendekatan Budaya Lokal (Local Culture Approach)

Culture berasal dari bahasa Latin “colere” yang berarti “to cultivate”. Dalam makna yang paling dasar, “culture” (“kultur”, “kebudayaan”, atau “budaya”) merupakan segala sesuatu yang ada di alam ini yang bukan disediakan oleh alam (nature). Jadi, ringkasnya, dunia ini hanya terbagi atas dua hal saja, yaitu culture dan nature. Pengertian seperti ini tampak jelas pada kalangan antropologi, dimana “kebudayaan” menurut mereka adalah segala sesuatu hasil karya dan cipta manusia yang merupakan hasil kreasi manusia untuk kehidupannya.

Dalam pengertian yang paling umum, kebudayaan adalah hasil upaya yang terus-menerus dari manusia di dalam ikatan masyarakat dalam menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menjawab tantangan kehidupannya. Selain yang sudah dilakukan dan diciptakan, juga tercakup apa yang masih dicita-citakan, termasuk norma, pandangan hidup, dan sistem nilai.

Secara sederhana ada yang mendefinisikan kebudayaan sebagai “the way of thinking, feeling, believing, and behaving”. Sementara menurut UNESCO, kebudayaan adalah “total and distinctive way of life of a people or society”. Jadi, kebudayaan merupakan pandangan yang menyeluruh menyangkut pandangan hidup, sikap, dan nilai dalam kehidupan. Kebudayaan merupakan instrumen atau alat dalam kehidupan masyarakat, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan menjadi patokan dan sekaligus tujuan hidup.

Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Sebagai pedoman hidup, kebudayaan digunakan oleh warga masyarakat tersebut untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan hidupnya dan mendorong serta menghasilkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup tersebut untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup mereka. Untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi interpretasi dan pemahaman, maka kebudayaan berisikan sistem-sistem penggolongan atau pengkategorisasian yang digunakan untuk membuat penggolongan-penggolongan atau memilih-milih, menseleksi pilihan-pilihan dan menggabungkannya untuk kepentingankepentingan tertentu. Dengan demikian, setiap kebudayaan berisikan konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode untuk memilih, menseleksi hasil-hasil pilihan dan mengabungkan pilihan-pilihan tersebut.

Sebagai sebuah pedoman bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kehidupan maka kebudayaan berisikan konsep-konsep, resep-resep, dan petunjuk-petunjuk untuk dapat digunakan bagi menghadapi dunia nyata, untuk dapat mengembangkan kehidupan bersama dan bagi kelangsungan masyarakatnya, dan pedoman moral, etika, dan estetika yang digunakan sebagai acuan bagi kegiatan sehari-hari. Pedoman moral, etika, dan estetika yang ada dalam setiap kebudayaan merupakan inti yang hakiki yang ada dalam setiap kebudayaan. Pedoman yang hakiki ini biasanya dinamakan sebagai nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini terdiri atas dua kategori, yaitu yang mendasar dan yang tidak dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan kehidupan sehari-hari dari para pendukung kebudayaan tersebut yang dinamakan sebagai ”pandangan hidup” (world view). Yang kedua adalah yang mempengaruhi dan dipengaruhi coraknya oleh kegiatan-kegiatan sehari-hari dari para pendukung kebudayaan tersebut yang dinamakan ”etos” atau ”ethos”.

Kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat, memungkinkan bagi para warga masyarakat tersebut untuk dapat saling berkomunikasi tanpa menghasilkan kesalahpahaman. Karena dengan menggunakan kebudayaan yang sama sebagai acuan untuk bertindak maka masing-masing pelaku yang berkomunikasi tersebut dapat meramalkan apa yang diinginkan oleh pelaku yang dihadapinya. Begitu juga dengan menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda yang secara bersama-sama mereka pahami maknanya, maka mereka juga tidak akan saling salah paham. Pada tingkat perorangan atau individual, kebudayaan dari masyarakat tersebut menjadi pengetahuan kebudayaan dari para prilakunya. Secara individual, pengetahuan kebudayaan yang dipunyai oleh para pelaku tersebut dapat berbeda-beda atau beranekaragam, tergantung pada pengalamanpengalaman individual masing-masing dan pada kemampuan biologi atau sistem-sistem syarafnya dalam menyerap berbagai rangsangan dan masukan yang berasal dari kebudayaan masyarakatnya atau lingkungan hidupnya.

Kebudayaan sebagai pengetahuan mengenai dunia yang ada disekelilingnya dan pengalaman-pengalamannya dengan relatif mudah dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupannya yang sumber-sumber dayanya berada dalam lingkungan hidupnya tersebut. Tetapi sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai budayanya, terutama keyakinan mengenai kebenaran dari pedoman hidupnya tersebut, maka kebudayaan cenderung untuk tidak mudah berubah.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang terikat dengan sistem budaya adat Minangkabau yang telah melekat dan menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani hidup. Apalagi budaya Minangkabau mempunyai basis ajarannya “alam takambang jadi guru”, artinya setiap individu Minang harus dapat memahami segala fenomena, gejala-gejala alam dengan segala hukumnya untuk dijadikan pedoman dalam hidup dan bermasyarakat. Hal ini secara tidak langsung mengisyarakatkan bahwa segara sesuatu yang terjadi di alam dijadikan sebagai pedoman hidup. Tidak terkecuali dalam melasanakan sebuah kebijakan dalam hal pendidikan.

Ditambah lagi dengan prinsip kehidupan keluarga dan bermasyarakat di Minangkabau yang dikenal dengan  “anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan”. Prinsip hidup ini merupakan gambaran masyarakat Minangkabau yang sekaligus menggambarkan sifat kerjasama dan tolong menolong, saling memperhatikan sesama. Prinsip ini tidak hanya terkait dengan program pendidikan akan tetapi juga terkait dengan bantuan pendanaan yang berasal dari masyarakat. Pada akhirnya biaya pendidikan yang tinggi dapat diatasi dengan bantuan secara swadana dan gotong royong masyarakat.

Pendidikan berbasis budaya lokal sangat dimungkinkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini dikarenakan dengan prinsip hidup masyarakat Minangkabau di atas yang menjadikan masyarakat secara adat atau budaya sudah sejak lama melakukan perhatian khususnya dalam bidang pendidikan yang dimulai dari keluarga terdekat, dan akhirnya menjadi berkembang sampai ke tingkat masyarakat. Jadi hal ini sangat potensial untuk dijadikan rekomendasi dalam merencanakan pendidikan khususnya dalam hal pendidikan bagi anak yang putus sekolah.

Falsafah budaya Minangkabau lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemangku kebijakan adalah terkait dengan kehidupan para remaja (bujang) yang suka merantau, yang terkenal dengan petatah-petitih, sepertiyang dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno yang menjelaskan bahwa:

Merantau dan pulang kampung merupakan tradisi yang sudah melekat erat dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat (Minang). Merantau dan pulang kampung seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Seperti kata pepatah: “Karatau madang di hulu bangungo babuah balun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun.”

Tradisi merantau seperti sudah menjadi patron dalam siklus kehidupan masyarakat Minangkabau. Pada tahap awal, lelaki Minang umumnya diberi pendidikan dasar formal (setara dengan tingkat sekolah dasar sampai S1), tak lupa ditambahkan pendidikan non formal berupa pengetahuan agama dan bekal ilmu bela diri (pandai silek jo mangaji).

Pada penjelasan tersebut dikatakan bahwa laki-laki Minangkabau memiliki kebiasaan merantau setelah dibekali pendidikan baik formal (setara S1) maupun non formal, tapi pada kenyataanya laki-laki Minangkabau yang merantau juga dilakukan oleh laki-laki Minangkabau yang masih berusia sekolah (SMP atau SMTA). Hal ini juga berdampak pada tingginya anak putus sekolah. Orang tua mendorong mereka untuk pergi merantau dan meninggalkan/putus sekolah untuk mencari nafkah di kota-kota besar. Menyikapi hal tersebut, seharusnya kebijakan memperhatikan faktor budaya secara universal maupun lokal dalam membuat kebijakan pendidikan.

2)      Pemberdayakan Masyarakat (community empowering)

Noeng Muhadjir (2004:29-30) mengemukakan bahwa “konsep baru yang berkembang saat ini adalah pemberdayaan (empowering). Bukan hanya sekedar dibantu agar tetap hidup (meski hidupnya “bak kembang tumbuh di batu”), melainkan perlu dikembangkan keberdayaannya untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri dan mampu mengarahkan hidupnya ke arah cita yang ideal. Membantu dalam konsep pemberdayaan tampil dalam kerangka rancangan dan implementasi yang secara berkelanjutan dan persuasif ditumbuhkan inisiatif dan upaya masyarakat itu sendiri. Bantuan yang diberikan lebih merupakan kondisi suportif”.

Pendapat ini dikombinasikan dengan pepatah Minang kabau, yakni “Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan”. Pepatah ini memiliki arti bahwa orang Minangkabau terkenal dengan orang yang peduli terhadap anak, peduli terhadap kemenakan, dan peduli terhadap sesama. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang Minangkabau memiliki kesadaran sosial yang sangat tinggi.

Keterlibatan masyarakat (partisipasi aktif) sebagai bagian dari sebuah sistem pada proses pendidikan dan dapat juga berperan sebagai penyelenggara pendidikan di masyarakatnya sendiri yang saat ini masih kecil jumlahnya dan belum merata dalam hal keterlibatan secara langsung menangani secara serius permasalahan tingginya angka putus sekolah. Hal ini sekaligus dapat merubah mental model/pola pikir dan paradigma masyarakat untuk menyadari dan memahami bersama betapa pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan bangsa bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

Adapun keterlibatan secara langsung unsur masyarakat dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan yang dikelola dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan dikelola bersama dengan pemerintah melalui satuan kerja pendidikan. Sehingga dengan adanya program kerjasama dengan pengawasan/kontrol yang dilakukan ini memungkinkan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membantu menyukseskan pendidikan dan ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengatasi permasalahan pendidikan, khususnya anak putus sekolah.

c.    Output (Rekomendasi dan Pembinaan)

Berdasarkan telaah proses kebijakan yang berasal dari bawah-ke atas (bottom up), serta melihat pentingnya kekuatan modal budaya (culture capital) dan modal sosial (social capital) serta terkait dengan otonomi pemerintahan dan desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan peranan pendidikan dalam mengentaskan anak putus sekolah dapat diberikan rekomendasi dan pembinaan dengan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1)   Pelaksanaan Program Pencegahan (Preventing Program)

Program pencegahan (preventing) ini dimaksudkan untuk mencegah terjadi atau bertambah banyaknya jumlah anak putus sekolah dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya anak putus sekolah, baik dari segi implementasi kebijakan pemerintahan dan dinas pendidikan terkait, kultur dan kebiasaan masyarakat, faktor-faktor penyebab anak putus sekolah baik faktor internal anak maupun faktor eksternal, perubahan pola pikir orang tua dalam meningkatkan kesadaran anak terhadap pentingnya pendidikan.

2)   Pelaksanaan Program Catch-Up Education (Retrieval)

Catch-Up Educat­ion (Retrieval) merupakan program kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan penjaringan dan mengembalikan kembali ke sekolah bagi anak-anak yang telah putus sekolah maupun mereka yang rawan putus sekolah. Kegiatan ini ditujukan agar anak-anak yang putus sekolah dapat termotivasi untuk melanjutkan sekolah kembali atau mem­pertahankan pendidikan mereka, sehingga mereka memiliki pandangan dan pola pikir yang lebih baik terhadap pentingnya menyelesaikan pendidikan.

Program Catch-Up Educat­ion (Retrieval) ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a)    Melakukan tindakan persuasif terhadap anak putus sekolah dan orang tua yang bersangkutan dengan memperhatikan faktor-faktor kultural sebagai bahan pertimbangan dan untuk memudahkan komunikasi.

b)   Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam memotivasi anak putus sekolah untuk dapat melanjutkan sekolah mereka kembali.

c)    Memberikan bantuan dana (beasiswa) bagi anak putus sekolah yang terkendala permasalahan ekonomi. Pemberian bantuan dana untuk mendukung program catch-up/retrieval dapat dilakukan dengan cara; (1) memanfaatkan partisipasi dan kerjasama masyarakat sebagai ungkapan kepedulian terhadap sesama; dan (2) program pemberian beasiswa retrieval yang dilaksanakan pemerintah dan dinas pendidikan terkait.

C.      Penutup

Simpulan

Pembahasan analisis kebijakan terhadap tingginya jumlah anak putus sekolah di atas dapat disimpulkan bahwa, manusia pada hakekatnya adalah makluk dapat dididik dan memiliki hak untuk mengenyam dan memiliki pendidikan. Dengan memaksimalkan perencanaan dan palahiran kebijakan pendidikan pada era desentralisasi pendidikan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan modal budaya secara universal dan budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan modal sosial masyarakat serta melaksanakan program pencegahan (preventing) dan catch-up (retrieval) akan dapat membantu menyelesaikan beberapa permasalahan pendidikan khususnya dalam mengatasi permasalahan tingginya angka anak putus sekolah. Sehingga pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap pemerataan pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dapat meningkatkan meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu bangsa.

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, pemerintah, dinas pendidikan terkait, memperhatikan faktor budaya lokal daerah setempat, pemberdayaan masyarakat, dan peluncuran program-program dalam mengatasi permasalahan tingginya anak putus sekolah. Analisis input, aktivitas, dan output ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan rekomendasi dalam membuat perencanaan dan melahirkan kebijakan pendidikan dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Karena anak-anak merupakan tiang bangsa dan kemjuan bangsa ke depan berada di tangan anak-anak sekarang. Hak-hak anak memperoleh pendidikan yang layak patut diperjuangkan sehingga sekaligus dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, yakni ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.


Daftar Pustaka

Arif Rohman. S002. Akar Ideologi Problem Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Fondasia, Volume II, No-2/Tahun.I, September 2002. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

BPS. 2010. Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka. Tanjung Pati, Kab. Lima Puluh Kota: Badan Pusat Statistik

Bray, Mark & N.V. Varghese. 2011. Direction in Educational Planning; International Experiences and Perspective. Paris Perancis: UNESCO Publishing

Mochtar Buchori. 1994. “Pendidikan dan Pembangunan”. Yogyakarta: Tiara Wacana.

CSE (Cultural Studies and Europe). 2005. “Cultural Concepts: or the Reality of Virtuality”. Research Institute for Austrian and International Literature and Cultural Studies. Cultural Studies and Europe. Dalam http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/PD05/4lEN.pdf diakses tanggal 11 Januari 2013.

Depdiknas. 2005-2009. Renstra Depdiknas Republik Indonesia. Jakarta.

Dunn WN, Analisa Kebijaksanaan Publik, Penerbit PT. Hanindita, Yogyakarta, 1988.

Kellogg, W.K. Fpundation. 2004. Using Logic Model to Bring Together Planning, Evaluation, and Action; Logic Model Development Guide. Michigan: W.K.KelloggFoundation

Koentjaraningrat. 1982. Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan , LP3ES, Jakarta.

Koentjaraningrat. 1992. “Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan”. PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta. Cetakan ke limabelas. 151 hal.

Noeng Muhadjir. 2004. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research. Yogyakarta; Rake Sarasin

O’Neil, William F. 2001. “Ideologi-Ideologi Pendidikan”. Yogyakarta: Pustaka

Simmons, John. The World Bank. 1980. The Education Dilemma; Policy Issues for Developing Countries in the 1980’s. Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris,Frankfurt: Pergamon Press

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah.

http://antara.com

http://padangekspress.com

Disdikpora. Sumatera Barat dalam http://sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=1327 Deskripsi Pembangunan Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga diakses tgl 14/11/2012

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2245282-mengatasi-anak-putus-sekolah/#ixzz2CZtJMoq7

Tentang Desyandri

Desyandri. Lahir di Suliki, Kab. 50 Kota Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 1972. Dosen Tetap di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FIP Universitas Negeri Padang sejak tahun 2006. Memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) pada Jurusan Pendidikan Sendratasik FPBS IKIP Padang tahun 1996, Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Sendratasik FPBS IKIP Padang tahun 1998. Memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) tahun 2011 Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana UNP. Memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pendidikan tahun 2016 pada Program Studi Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). E-mail: desyandri@yahoo.co.id
Pos ini dipublikasikan di Kebijakan Pendidikan dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s