Pengembangan Daerah Kab. 50 Kota Provinsi Sumatera Barat

Oleh: Desyandri

A.  PENDAHULUAN

Pengembangan suatu daerah perlu dilakukan secara terus-menerus dan  berkesinambungan dengan melibatkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta dapat menjadi sentra yang akan memberikan kontribusi bagi perkembangan beberapa daerah-daerah kecil seperti kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa yang terdekat dan terlingkup dalam satu kabupaten. Potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan antara lain: sumber daya alam (natural resources), sumber daya manusia (human resources). Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten 50 Kota antara lain adalah: pertanian, perkebunan, perikananan, tambang, dan daerah wisata. Sedangkan sumber daya manusia (SDM) ditinjau dari segi kuantitas masih tergolong sedikit, namun ditinjau dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan.

Menurut Noeng Moehadjir (2000:6)  mengemukakan bahwa, “Peningkatan kualitas manusia mencakup tiga fungsi, yaitu: mengembangkan kemampuan kreatif berkelanjutan, pengayaan dan pelestarian nilai moral, dan peningkatan kemampuan produktifnya. Untuk itu perlu dilakukan perancangan kebijakan yang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoptimalkan pengembangan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan secara komprehensif. Di samping itu juga perlu memperhatikan keterlibatan pemerintah – masyarakat/lembaga swadaya masyarakat – pihak swasta dalam mendukung pengimplementasian kebijakan perencanaan pengembangan daerah yang dimaksudkan. Hal ini dilakukan dalam upaya membangun sinergisitas untuk mencapai hasil yang optimal.

Pengembangan daerah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila kedua dan sila kelima (Kemanusiaan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), serta amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yakni: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara berkembang dan berada pada zaman tinggal landas yang ditandai dengan transisi zaman agraris ke era industri memerlukan kebijakan pengembangan untuk mengiringi perubahan zaman yang ada.

Kabupaten 50 Kota yang memiliki 13 kecamatan dengan potensi daerah yang berbeda-beda. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang bagi pengembangan daerah yang bersangkutan terkait pengembangan bidang pendidikan. Terutama daerah-daerah yang merupakan satu jalur perjalanan dari pusat provinsi menuju ke daerah bersangkutan. Hal ini dinilai cukup memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan dengan beberapa alasan utama, yakni; (1) daerah yang berada di jalur utama perdagangan; (2) dilengkapi dengan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, laut, dan udara; (3) didukung dengan infrastruktur yang memadai; dan (4) tersedianya sarana komunikasi dan informasi antar kecamatan – desa; (5) memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak. Daerah dimaksud adalah Kabupaten 50 Kota yang berada di pertengahan jalur perdagangan dan perekonomian provinsi Sumatera Barat dengan provinsi Riau.

Diantara kecamatan-kecamatan di Kab 50 Kota yang memungkinkan dikembangkan secara spasial (daerah yang terhubung)  adalah Kec. Gunung Mas, Kec. Suliki, Kec. Guguk, Kec. Payakumbuh, dan Kecamatan Harau, karena menurut pengamatan dan analisis data Kab. 50 Kota yang menyatakan bahwa keempat kecamatan tersebut memiliki letak geografis yang berdekatan dan dihubungkan oleh sarana transportasi darat.

1.    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tahun 2009 nilai PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) terlihat sebesar 5.528 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan 2000 (adhk) terlihat sebesar 2.684 milyar rupiah. Nilai PDRB adhb selalu menunjukan kenaikan yang cukup besar, seiring dengan kenaikan harga-harga secara umum. Ditinjau dari segi penggunaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sangat dipengaruhi oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) serta ekspor-impor. Pertumbuhan kedua komponen tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi Lima Puluh Kota. Pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan sebesar 6,77 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 9,37 persen dan 7,05 persen.

 

2.    Demografi dan Jumlah Penduduk

 Tabel 1.       Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km Tahun 2009

No.

Kecamatan

Luas Area (Km²)

Penduduk

Luas Area per Km²

1. Gunuang Omeh

156.54

12,698

81

2. Suliki

136.94

14,285

104

3. Guguak

106.20

33,825

319

4. Payakumbuh

99.47

29,960

301

5. Harau

416.80

42,574

102

Jumlah

915,95

133,342

907

Sumber BPS Kab. 50 Kota

 

Tabel 2.                 Angka-angka Demografi menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2009

No.

Angka-angka Demografi

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1. Angka Kematian Bayi

36.87

27.63

64.50

2. Angka Harapan Hidup

67.03

77.99

145.02

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

85.18

60.31

145.49

Sumber BPS Kab. 50 Kota

 

Tabel 3.                 Data Anak Umur 7-15 Tahun yang Tidak Sekolah Menurut Jenis Kelamin

No.

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1. Gunuang Omeh

2. Suliki

22

11

33

3. Guguak

4

1

5

4. Payakumbuh

189

55

244

5. Harau

2

2

4

Sumber BPS Kab. 50 Kota

 

3.    Pertanian

Produksi padi pada tahun 2009 sebesar 208.869,58 ton dengan rata-rata produksi perhektar sebesar 4,72 ton/ha, maka ini terjadi kenaikan sebesar 3,13 persen jika dibandingkan dengan produksi tahun 2008. Perkembangan produksi beberapa jenis komoditi perkebunan rakyat cukup bervariasi. Untuk komoditi Pinang naik dari 379,83 ton tahun 2008 menjadi 482,30 ton tahun 2009. Kemudian tembakau juga naik dari 106,29 ton menjadi 141,57 ton tahun 2009, sedangkan komoditi-komoditi lain, terjadi kenaikan dan penurunan produksinya. Khusus untuk komoditi andalan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu gambir, produksinya naik dari 11.790,60 ton tahun 2008 menjadi 14.601,10 ton tahun 2009.

4.    Industri.

Banyaknya unit usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2009 tercatat 9.091 unit, yang terdiri dari; industri kimia agro dan hasil hutan; industri logam, mesin elektronika dan aneka industri dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 26.321 orang. Jika dibandingkan dengan angka jumlah industri pada tahun 2008 yang tercatat sebanyak 9.045 buah, maka terjadi kenaikan sebesar 0,76 persen. Sementara jumlah tenaga kerja yang terserap naik sebesar 3,8 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai investasi yang ditanamkan pada sektor industri ini pada tahun 2009 tercatat sebesar 71,73 milyar rupiah dengan nilai produksi sebesar 401,49 milyar rupiah dan bahan baku penolong yang digunakan senilai 239,65 milyar rupiah. Pada tahun 2009 Investasi lebih banyak pada usaha padat karya, karena dengan kenaikan jumlah perusahan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

5.    Human Develompent Index (Indek Perkembangan Manusia)

Menurut data statistik provinsi Sumatera Barat tahun 2010 menyatakan HDI Kab. 50 Kota masih di bawah HDI provinsi yakni 71,22 dibanding 72,27.

            Data dan permasalahan yang ditemui mengkategorikan Kab. 50 Kota masih tertinggal dengan tingkat kemiskinan tinggi, banyaknya anak putus sekolah, pengguran di tengah potensi hasil dan produksi SDA yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan kreativitas dalam mengembangkan daerah menambah dan meningkatkan kinerja pendidikan sebagai penggerak pengolahan dan pengoptimalan SDA dan SDM.

B.  PEMBAHASAN

Berdasarkan data di atas, secara idealnya masyarakat di daerah tersebut sudah dikatakan daerah yang maju. Namun menurut data BPS tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk, keluarga, penduduk miskin, dan keluarga prasejahtera dan sejahtera di Kab. 50 Kota masih termasuk daerah tertinggal dengan jumlah penduduk miskin lebih kurang sebanyak 31.120 orang atau 9,98%. Berdasar kedua data di atas antara meningkatnya PDRB dan masih tingginya angka kemiskinan ditengarai masih bersifat paradoksal, idialnya jika peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat tinggi maka angka kemiskinan kecil, namun berdasarkan data di atas presentasi penduduk miskin masih besar, dan beberapa kecamatan di Kab. 50 Kota yang dianalisis  tersebut  masih berada dalam kategori kabupaten tertinggal.

Kelima daerah ini memiliki demikian luasnya daerah pertanian, perkebunan, dan perindustrian, serta tingginya hasil produksi. Dengan demikian, secara keseluruhan memiliki sumber daya alam yang kaya dan seharusnya dikategorikan kepada daerah-daerah yang sejahtera. Seharusnya data sumber daya alam ini berbanding sejajar dengan data sumber daya alam. Namun, dari perbandingan kedua data sumber daya alam dengan sumber daya manusia terdapat kejanggalan, yakni ketiga daerah tersebut dihuni oleh sumber daya manusia yang masih rendah.

Menjadi hal yang paradox apabila di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam terdapat sumber daya manusia yang rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya jumlah penduduk, tingginya angka kemiskinan, rendahnya angka harapan hidup, rendahnya angka kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka anak tidak sekolah. Hal ini melahirkan permasalahan-permasalahan kompleks dalam hal mewujudkan pengembangan kelima kecamatan dalam daerah Kab. 50 Kota menjadi daerah yang lebih maju dan sekaligus berdampak pada peningkatan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Untuk itu sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah perlu dirancang kebijakan pengembangan daerah yang bersifat interaksi spasial antar kecamatan dan sekaligus upaya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya masyarakat setempat yang diprioritaskan dengan pengembangan bidang pendidikan yang mengarah pada pendidikan kejuruan dalam pengoptimalan penguasaan dan pengolahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pengoperasionalan teknologi dan industri sehingga  mampu menumbuhkan peluang kerja bagi masyarakat setempat, dapat meminimalisir jumlah penduduk miskin dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

1.    Paradigma dan Pendekatan

Paradigma kebijakan pengembangan daerah yang dilakukan didasarkan pada Welfare Liberalism Policy. Menurut Noeng Muhadjir (2004:56-57) mengemukakan bahwa Welfare Liberalism Policy, ditunjukkan dengan bukti standar hidup naik, adanya keadilan, partisipasi aktif masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Noeng juga mengemukakan bahwa jantung Welfare Liberalism adalah menumbuhkan pemberdayaan agar setiap orang bebas berprestasi, berkreasi, hak individu diakui, sekaligus punya fungsi sosial untuk membantu yang lemah dan menciptakan keadilan.

Perencanaan pengembangan daerah ini juga dilandasi dengan pemikiran kreatif dan inovatif, yakni Opinion Leader Innovative (OLI). Pemikiran OLI, (1) pemimpin informal yang berpengaruh secara spontan, suka rela, dan persuasif, (2) meningkatnya secara pesat yang tamat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan menurunnya secara pesat yang hanya tamat SD, (3) silence majority dapat berfungsi menjadi middle class (karena terdidik) yang kreatif-produktif. Di samping itu ada tiga fungsi opinion leader innovatif, yakni fungsi pembinaan, pengarahan, dan fungsi tanggap. Fungsi Pembinaan: dilakukan dengan cara memberikan solusi dan upaya-upaya untuk pengoptimalan sumber daya alam dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, Fungsi Pengarahan: memberikan arahan terhadap perencanaan pengembangan yang dilakukan, dan Fungsi Tanggap: merupakan pengembangan perilaku yang sensitif dalam melihat berbagai permasalahan-permasalahan dan peluang terhadap pengoptimalan SDA dan peningkatan SDM, agar pengembangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Menurut Noeng Moehadjir (2001:12-13) mengemukakan bahwa perancangan kebijakan perlu dilakukan secara holistic and cross discipline. Pemikiran secara holistic dan cross discipline adalah sebuah kerangka berpikir yang berangkat dari pemahaman transdiscipliner, yaitu pemahaman tentang objek formal dan sistematisasi sejumlah disiplin ilmu yang berdekatan, serta memunculkan pemikiran kepemimpinan yang kritis dan inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi yang dikenal dengan “Opinion Leader Innovative (OLI).

Program pengembangan daerah ini menggunakan pendekatan social policy, seperti yang dikemukakan oleh Hill (1996:4) yakni “Broadly speaking the study of social policy is the study of the role of the state in relation to the welfare of its citizen”. Secara garis besar studi tentang kebijakan sosial adalah studi tentang peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya. Namun, sejalan dengan menguatnya embusan good governance, dalam proses perumusannya kebijakan sosial melibatkan tidak hanya ‘orang pemerintahan’saja. Melainkan pula para ‘pemain’ lain, mulai dari praktisi hingga akademisi; mulai dari kelompok populis (pegiat Ornop, Orsos) hingga kalangan spesialis (analis kebijakan, think thank). Pengambilan keputusan dilakukan dari bawah ke atas (bottom up) atau dengan istilah lain keputusan yang berasal dari grass root. Lindenthal (2004) mengimbuhkan bahwa kebijakan sosial secara luas akan melayani empat tujuan utama, yaitu : (1) pengurangan kemiskinan; (2) peningkatan standar hidup; (3) pengurangan kerentanan sosial (social vulnerability); serta (4) penciptaan kesempatin kerja. Kebijakan perlindungan sosial (social protection) adalah instrumen utama bagi pencapaian tujuan pengurangan kerentanan sosial.

2.    Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Salah satu dampak positif dari reformasi bidang pemerintahan adalah terjadinya pergeseran paradigma politik pemerintahan dari sentralistis kepada desentralistik, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sementara pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk dalam sektor pelayanan dasar yang mengalami perubahan secara mendasar dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiscal tersebut; baik dari segi birokrasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaannya. Itu artinya kewenangan dalam bidang pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan secara desentralisasi. Kewenangan pendidikan tersebut bisa dirinci mulai dari kewenangan merumuskan atau membuat kebijakan nasional di bidang pendidikan, melaksanakan kebijakan nasional, dan mengevaluasi atau memonitor kebijaksanaan nasional tersebut. Meski begitu, tidak semua kewenangan pendidikan di Indonesia ini dapat disentralisasikan. Ada beberapa strategi kegiatan pendidikan masih dilakukan secara sentralisasi, seperti kewenangan perumusan dalam bidang kurikulum, persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, taksonomi ilmu yang dikembangkan dan diajarkan dalam jenjang pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Pemerintah merumuskan beberapa kebijakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Setelah era desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah (KAD) adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005. Setelah itu, dimulai penyusunan PP mengenai Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang kemudian disahkan pada tahun 2007, yaitu PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.

Kerjasama Antar Daerah (KAD) hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra. Kerjasama bisa meningkat atau lebih efektif dalam keberjalanannya apabila ada external support (misalnya dalam hal pendanaan) dan demand public atau permintaan dan dukungan dari masyarakat.

3.    Indikator Pengembangan Daerah

Menurut Dedi M. Masykur Riyadi (2000), ada tiga indikator keberhasilan pengembangan daerah yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah, yakni produktivitas, yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya, efisiensi, yang terkait dengan meningkatnya kemampuan tekhnologi/sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan, dan partisipasi masyarakat, yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu daerah. Ketiga indikator keberhasilan tersebut terkait erat dengan faktor-faktor yang menjadi ciri suatu daerah dan membedakannya dengan daerah lainnya seperti kondisi politik dan sosial, struktur kelembagaan, komitmen aparat dan masyarakat, dan tingkat kemampuan/pendidikan aparat dan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan suatu daerah bergantung pula pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasikan dan memfasilitasi semua kepentingan, serta kreativitas yang inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan.

 4.    Objek Kebijakan

Objek kebijakan pengembangan daerah di tiga kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Human Resources Development (HRD), yakni mengembangkan sumber daya manusia untuk dapat berpikir dan berbuat secara kreatif, inovatif, dan produktif sehingga pada akhirnya meningkatkan harkat dan martabatnya. Baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. HRD melibatkan manusia-manusia yang berada di lima kecamatan yang nantinya akan merubah status ekonomi dan sosial mereka dari miskin (golongan bawah) menjadi golongan menengah atau golongan atas.
  2. Pengembangan daerah yang berwawasan lingkungan, yakni: sebuah rancangan kebijakan yang memperhatikan kelestarian ekosistem yang ada di lingkungan alam (eco-etic). Sehingga dapat mengatasi kelangkaan sumber daya alam (Scarcity of Natural Resources). Dan perencanaan kebijakan juga harus berwawasan kemanusiaan artinya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta harkat dan martabat manusia (human etic) dengan memperhatikan pihak yang lemah dan miskin. Sehingga di tiga kabupaten tersebut dapat dilakukan pengembangan daerah dan sekaligus memperhatikan dampak kelestarian lingkungan.
  3. Rancangan kebijakan perlu memperhatikan wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, perlu senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat setempat, dan pihak swasta dalam membantu memberikan subsidi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini merupakan rangkaian hubungan (relationship) antara pemerintah – masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat – pihak swasta. Bentuknya dapat berupa konsolidasi, koordinasi, dan kesepakan untuk dapat memberikan dukungan dan subsidi sebagai tindak lanjut dari perancangan kebijakan dalam pengembangan daerah di lima kecamatan dan sekaligus melibatkan lima camat.

5.    Perencanaan Program yang Feasible

Perencanaan pengembangan daerah yang dilakukan didasarkan pada dapat atau tidaknya kebijakan dilaksanakan. Untuk itu perlu memperhatikan hal-hal yang memungkinkan terciptanya feasibilitas dari kebijakan yang akan ditelurkan. Menurut Noeng Muhadjir (2013) sebagai Negara besar value added perlu dicermati sektoral dan subsektoral. Pola mengikuti pemolaan Chenery; (1) Program pendidikan: Semua program pendidikan PSDM perlu berorientasi pada kemampuan meningkatkan value added atas semua yang disentuhnya, baik disektor primer, sekunder maupun tersier. Value added perlu menjadi parameter feasibilitas semua pendidikan dan latihan, (2) Sektor agraris: Dari pola Chenery sektor agraris yang memproduk produk spesifik akan menjadi semakin miskin. Agar daerah tersebut tidak tumbuh semakin miskin diperlukan persiapan industri lanjutanya yang meningkatkan value added misalnya dengan industri pengolahan sumberdaya alam, dan dapat pula untuk beralih ke industri lain agar dareah Kab 50 Kota mempunyai prospek yang lebih menjanjikan agar tidak semakin miskin, (3) Sektor Industri: perlu mencermati tahapan pencapaiannya. Orientasinya yaitu meningkatkan value added dalam konsep comparative advantage: berupaya semakin efisien, semakin murah, dengan kualitas yang terjaga komparatif dengan produksi negara atau daerah lain dalam hal kualitas dan harga.

Sedangkan untuk konsep pembangunan daerah mengacu pada konsep poligon enam sudut. Noeng Muhadjir (2004:239-240) mengemukakan tentang konstruk bangunan untuk berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) karakter bangsa, (2) skills, (3) natural resources, (4) teknologi, (5) sistem sosial terbuka, dan (6) dana. Sekuensi pengembangannya dapat mengikuti dua sekuensi. Jalan cepat lebih memberdayakan kemampuan eksternal adalah menampilkan sistem sosial terbuka (5) untuk mengundang dana masuk (6), guna mengolah natural resources (3), sekaligus memasukkan teknologi (diikuti dengan mengembangkan skills (2), dan akhirnya mengokohkan karakter bangsa (1). Jalan kedua lebih menjamin pengembangan masa depan dengan mengandalkan kekuatan dari dalam.

Pengembangan daerah Kab. 50 Kota lebih menggunakan konsep poligon jalan pertama dengan alasan bahwa diperlukan tindakan cepat dan memanfaatkan kekuatan eksternal untuk segera meningkatkan pembangunan dan untuk mengejar ketinggalan dibanding dengan dengan kabupaten lainnya di Sumatera Barat bahkan secara nasional.

C.  Operasional Perencanaan Pengembangan Daerah

Berikut ini akan dikemukakan pengoperasionalan perencanaan pengembangan daerah Kab. 50 Kota mengacu pada konsep poligon enam sudut, sebagai berikut:

  1. Pemerintah menampilkan sistem sosial terbuka (1) untuk membuka peluang-peluang dengan membentuk sinergi dengan masyarakat atau LSM, bahkan membuka masuknya peluang dari luar.

2.    Dana (2) 

Dengan sistem sosial terbuka, maka diperlukan mengundang investor untuk membiayai pengembangan pabrik-pabrik dan pendidikan yang dibutuhkan oleh pemda dan perlu bersinergi dengan investor Nasional dan Asing guna memperkuat modal. Setidaknya untuk pelaksanaan tahun pertama pembangunan pabrik dan sekolah-sekolah dana berasal dari PMDN dan PAD Kab. 50 Kota. Pada tahun berikutnya untuk pengembangan dan peningkatan operasional pabrik dan peningkatan kualitas sekolah diperluka dana yang berasal dari investor yang saling menguntungkan (win-win solution).

3.    Natural Resources (3)

Pengolahan natural resources memerlukan:

Skills (4) Tenaga Kerja

Untuk penyediaan tenaga kerja perlu optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam rangka melakukan empowering atau pemberdayaan masyarakat setempat sekaligus dapat meng-upgrade kehidupan masyarakat di lima kecamatan. Perekrutan tenaga kerja untuk industri-indsutri yang didirikan lebih mengutamakan SDM masyarakat setempat dan perekrutan tenaga-tenaga ahli dari luar. Selain perekrutan tenaga kerja yang berasal dari kelima kecamatan diharapkan sektor pendidikan juga dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan kemampuan dan keahlian untuk mengarah ke profesionalitas dengan melakukan program pengiriman atau tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

  1. Pendidikan

Untuk menunjang optimalisasi pengelolaan dan pengolahan SDA perlu diiringi dengan peningkatan SDM sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan dan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM yang ada di tiga daerah tersebut. Untuk itu perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendirian sekolah dan optimalisasi bidang pendidikan yang ada.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu:

1)  Pengembangan sekolah yang ada sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan dan pengembangan industri pengolahan.

2)  Pendirian SMA+Keahlian/SMK/POLITEKNIK yang diarahkan pada pemberian skills tentang pertanian, perkebunan, dan kepariwisataan. Lokasi pendidikan disarankan di sentra-sentra kecamatan dengan pertimbangan lokasi tersebut dapat diakses oleh kecamatan lainnya, seperti di Gunuang Omeh, Suliki, Payakumbuh, dan Harau. Hal ini dilakukan, mengingat jarak antara kecamatan dengan kecamatan lain lebih dekat.

3)  Selain pendirian sekolah-sekolah yang disebutkan di atas, bagi putra daerah yang berprestasi perlu program pengiriman siswa atau mahasiswa berprestasi ke pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional yang diharapkan kelak kembali mengabdi dan menjadi OLI di masing-masing daerah. Sehingga sumber daya yang ada pengolalaanya bisa dioptimalisasi tanpa perlu mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah.

Teknologi (5), transportasi, komunikasi dan informasi, dan Pemasaran

Pembangunan dapat dilakukan dengan membangun industri-industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang terdapat pada kelima kecamatan. Industri dan Pemasaran

  1. Industri

Lokasi pembangunan industri difokuskan pada kecamatan yang lebih maju dan tidak berjauhan dengan kecamatan yang lain yang didasarkan pada potensi SDA dan SDM yang dimiliki, serta mengundang SDM dari luar. Hampir keseluruhan kecamatan di Kab. 50 Kota kaya akan produksi Kakao, Gambir, Karet, dan Tembakau. Untuk itu perlu didirikan industri pengolahan yang dipusatkan di kecamatan sentra-sentra, yakni Kec. Suliki, Kec. Payakumbuh, dan Kec. Harau, seperti:

–       Pembangunan industri pengolahan Kakao di Kec. Suliki.

–       Pembangunan industri pengolahan pertanian di Kec. Payakumbuh.

–       Pembangunan industri pengolahan Gambir di Kec. Harau.

–       Pembangunan industri keariwisataan terutama di daerah Gunuang Omeh dan Harau, karena kedua daerah ini memiliki potensi kepariwisataan yang perlu dikembangkan. Untuk itu diperlukan sinergi industri dengan home production yang ada di masyarakat.

  1. Transportasi, Komunikasi dan Informasi

Kelima kecamatan memiliki sarana dan prasarana transpotasi darat yang kurang memadai, dan perlu pengoptimalan. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur sebagai berikut:

–       Pembangunan dan pengoperasian kembali bandar udara Piobang di Kec. Payakumbuh yang sudah tidak berfungsi lagi. Selain Bandara Internasional Minangkabau di Padang

–       Penambahan ruas jalan dan pengoptimalan sarana transportasi yang melewati kelima kecamatan tersebut.

–       Pembangunan dan pengoptimalan sarana komunikasi dan informasi, untuk menunjang keefektifan pelaksanaan dan pengoperasionalan rencana pengembangan daerah.

  1. Pemasaran

Hasil produksi dipasarkan secara regional, nasional dan internasional. Untuk itu, diperlukan upaya kerjasama dengan daerah lain (public relation) yang membutuhkan hasil-hasil produksi dan juga menggunakan sarana komunikasi dan informasi dalam membantu promosi produk Kab. 50 Kota.

5.    Character Building (6)

Pembangunan karakter mengacu pada nilai-nilai bangsa yang tercantum pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat terciptanya empat kriteria (standar hidup, keadilan, partisipasi aktif masyarakat, dan pemberdayaan). Sehingga pelaksanaan pembangunan daerah tetap mengutamakan kreativitas, human etic, eco-etic, dan dapat bersahabat dengan alam. Dengan kata lain tidak terjadinya kelangkaan dan kerusakan SDA (scarcity natural resources).

  1. Prioritas Operasional Pengembangan Daerah

Program pengembangan daerah Kab. 50 Kota memerlukan strategi operasionalisasi sebagai berikut:

  1. Pengembangan daerah dilakukan secara bertahap mengacu pada MoU KAD dan kebijakan-kebijakan lain sebagai pendukung dan legalitas KAD di masing-masing kecamatan.
  2. Menggunakan skala prioritas, yaitu:

1)   Peningkatan kemampuan SDM yang dilakukan dengan pendirian SMA + Keahlian/SMK/POLITEKNIK. Hal ini juga sebagai titik tolak dan fokus perencanaan pengembangan daerah.

2)   Pembangunan dan pengoptimalan infrastruktur yang terkait dengan sektor pendidikan, industri, dan sarana dan prasarana transportasi, sarana komunikasi dan informasi di masing-masing kecamatan.

3)   Modal, produksi, distribusi, dan pemasaran, baik regional, nasional, dan internasional.

D.  SIMPULAN

Pengembangan daerah di Kab. 50 Kota difokuskan pada pengembangan pendidikan dan dilakukan berdasarkan potensi SDA yang cukup besar, pengoptimalan SDM yang berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat (empowering society) setempat. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan dengan pendekatan social policy yakni keputusan yang datang dari bawah (bottom up).

Solusi pengembangan daerah lebih difokuskan di bidang pendidikan sebagai penggerak ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat. Hal ini dilakukan dengan strategi Kerjasama Antar Daerah (KAD) berupa Jointly-formed authorities (Pembentukan Otoritas Bersama) dan kebijakan-kebijakan lain sebagai pendukung KAD. Kerjasama ini melibatkan pemerintah – pihak swasta – masyarakat/lembanga swadaya masyarakat (LSM).

Pengembangan daerah diprakarsai oleh bidang pendidikan dengan pendirian SMA+Keahlian/SMK/Politeknik dengan konsentrasi pengolahan pertanian dan perkebunan dan sektor kepariwisataan yang terkait dengan SDA yang dimiliki dan pengiriman siswa atau mahasiswa ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Di samping itu juga diperlukan perekrutan tenaga kerja yang lebih mengutamakan pemberdayaan (empowering) dan partisipasi aktif masyarakat setempat, pendirian dan pengoptimalan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informasi, pendirian dan pengembangan industri, mengundang sumber modal, pelaksanaan produksi, distribusi, dan pemasaran.

 

 

DAFTAR RUJUKAN

Antonius Tarigan. (t.t). Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah. Jakarta: Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas

BPS. 2010. Kabupaten 50 Kota dalam Angka. Tanjung Pati: BPS

Dedi M. Masykur Riyadi. 2000. Pengembangan Daerah Melalui Pengembangan Daerah. Disampaikan pada Acara Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, Hotel Novotel, Bogor, 15-16 Mei 2000. Deputi Regional dan SDA, Bappenas.

Lindenthal, R. 2004. The Callenge of Social Protection for All- Policy Option for Indonesia. A Join ILO-UNSFIR. Jakarta: UNSFIR Press

Noeng Muhadjir. 1985. Politik Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin

——-. 2001. Identifikasi Faktor-faktor Opinion Leader Innovative bagi Pembangunan Masyarakat; Suplemen: Tes Inventori, Teori, dan Konstruknya Edisi II. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin

——-. 2000. Kebijakan dan Perencanaan Sosial; Pengembangan Sumber Daya Manusia, Telaah Cross Discipline Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin

——-. 2003. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku sosial Kreatif. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin

——-. 2004. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin

——-. 2013. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Tentang Desyandri

Desyandri. Lahir di Suliki, Kab. 50 Kota Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 1972. Dosen Tetap di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FIP Universitas Negeri Padang sejak tahun 2006. Memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) pada Jurusan Pendidikan Sendratasik FPBS IKIP Padang tahun 1996, Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Sendratasik FPBS IKIP Padang tahun 1998. Memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) tahun 2011 Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana UNP. Memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pendidikan tahun 2016 pada Program Studi Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). E-mail: desyandri@yahoo.co.id
Pos ini dipublikasikan di Kebijakan Pendidikan dan tag . Tandai permalink.

2 Balasan ke Pengembangan Daerah Kab. 50 Kota Provinsi Sumatera Barat

  1. ali amran berkata:

    melalui tulisan ini dapat mengenal kab 50 kota ,dari berbagai aspek kehidupan sangat bermanfaat untuk gr sejarah dan pkn,terutama pada pendidikan dasar.terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s